Pajak Streaming Platform

https://stevia.or.id/ Pajak Streaming Platform (Spotify, Netflix, Disney+): Siapa Bayar Siapa?

Di 2026, streaming udah kayak oksigen. Orang lebih rela nggak makan steak daripada nggak langganan Netflix. Spotify jadi radio global, Netflix jadi bioskop personal, Disney+ jadi taman hiburan virtual. Tapi, di balik layar, ada satu hal yang lagi dipanasin: pajak digital streaming platform.

Streaming: Industri Tanpa Batas

Dulu, hiburan harus fisik. Mau nonton film? Beli tiket bioskop. Mau denger musik? Beli CD. Semua transaksi kelihatan, semua ada struk, semua kena pajak.
Sekarang? Cukup Rp50 ribu sebulan, lo bisa akses ribuan film atau jutaan lagu. Semua lewat aplikasi, semua lintas negara. Ini yang bikin pemerintah mikir keras: gimana narik pajak dari model bisnis yang nggak punya batas fisik?

Indonesia: Pasar Empuk Streaming

Indonesia masuk daftar top market buat Netflix dan Spotify. Alasannya simpel:

Populasi Gen Z & Milenial besar. Mereka lebih suka streaming daripada TV.
Harga relatif murah. Paket mobile Netflix cuma Rp65 ribuan.
Budaya binge-watch. Dari K-drama sampai dokumenter kriminal, semua laku.

Artinya, duit langganan dari Indo gede banget. Dan pemerintah nggak mau uang itu ngalir keluar negeri tanpa kontribusi pajak.

Skema Pajak Digital: Sudah Ada

Sejak 2020, Indonesia udah pasang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% buat layanan digital asing. Jadi, setiap kali lo bayar Spotify Premium atau Netflix, sebenarnya lo juga bayar pajak. Itu kenapa harga subscription naik beberapa ribu rupiah.

Tapi, apakah itu cukup? Jawaban singkatnya: belum. Karena yang dipajakin baru konsumsi. Sedangkan laba besar perusahaan masih parkir di luar negeri.

Netflix & Pajak: Drama Global

Kasus Netflix udah jadi drama global.

UK: Netflix ketahuan punya jutaan subscriber tapi lapor laba kecil banget karena semua revenue ditarik ke Belanda.
India: pemerintah udah bikin aturan khusus supaya Netflix bayar pajak corporate lebih jelas.
Australia: Netflix disuruh buka entitas lokal biar gampang dipajakin.

Indonesia bisa jadi next. Dengan jutaan user, Netflix pasti jadi incaran.

Spotify & Royalti: Pajak Gandeng

Spotify agak unik. Selain pajak atas subscription, ada juga isu pajak royalti buat musisi. Misalnya, musisi Indo dapet stream dari user global, terus bayaran datang dari Spotify Swedia. Harusnya, pendapatan itu kena pajak di Indo. Tapi ribetnya, alurnya lintas negara.

Makanya, DJP sering bilang: ekonomi digital itu harus punya aturan pajak lintas batas. Kalau nggak, bakal ada double tax atau malah nggak kena sama sekali.

Disney+: Pajak & Hak Cipta

Disney+ lebih kompleks lagi. Mereka bukan cuma jual streaming, tapi juga jual IP (Intellectual Property). Misalnya, merchandise Marvel atau Star Wars yang dijual online. Semua transaksi digital ini bisa kena PPN, tapi masalahnya: base revenue tetap di kantor pusat mereka.

Tantangan Pemerintah:

Data Transparansi.
Pemerintah butuh akses data user lokal. Tapi platform sering bilang: “privasi user harus dilindungi.”
Corporate Tax.
Bagaimana cara minta bagian dari laba global? Apakah cukup PPN, atau perlu PPh Badan?
Keadilan untuk Lokal.
Startup streaming lokal kayak Vidio atau RCTI+ bayar pajak di sini. Kalau asing bisa kabur, itu unfair.

Respon DJP 2025–2026:

Lebih ketat soal PPN digital. Semua platform asing wajib daftar, pungut, setor, dan lapor PPN di Indonesia.
Dorongan ke G20 & OECD. Indo aktif dukung aturan pajak global buat perusahaan digital. Targetnya: ada pembagian pajak yang adil berdasarkan jumlah user di negara masing-masing.
Audit lintas negara. Mulai ada kerja sama pajak internasional buat nge-track revenue streaming.

Suara User: Lo yang Bayar

Sebenernya, kalau kita jujur, semua pajak digital streaming ujung-ujungnya ditanggung user. Netflix atau Spotify nggak bakal mau potong laba. Jadi, setiap aturan pajak baru biasanya bikin harga naik.

Pertanyaannya: apakah user Indo siap?
Faktanya, walaupun harga naik, jumlah subscriber tetap meningkat. Artinya, demand gede banget, dan orang lebih rela bayar daripada balik ke TV kabel.

Gen Z & Pajak Streaming

Gen Z itu unik. Mereka digital native, udah biasa langganan platform. Tapi, mereka juga kritis soal fairness. Banyak yang nanya: “Kenapa gue harus bayar pajak buat Netflix, tapi perusahaan lokal kayak bioskop juga kena pajak ganda?”

Diskusi ini penting, karena Gen Z adalah target utama platform dan juga basis wajib pajak masa depan.

Benchmark Global:

Prancis: ada Digital Service Tax (DST) khusus buat revenue perusahaan teknologi. Netflix bayar tambahan pajak 3% dari revenue di Prancis.
Kanada: bikin aturan streaming harus kontribusi ke industri lokal. Misalnya, Netflix wajib invest di produksi film Kanada.
Jepang: mulai tarik pajak dari revenue iklan di YouTube & streaming.

Indonesia bisa belajar. Bukan cuma soal tarif, tapi juga soal bagaimana pajak bisa balik jadi manfaat ke industri lokal.

Risiko: Shadow Streaming

Kalau pajak bikin harga terlalu mahal, user bisa kabur ke situs ilegal. Shadow streaming masih gede banget di Indo. Situs nonton bajakan selalu ada, meski udah ditutup berkali-kali. Ini dilema pemerintah: terlalu keras, user lari ke ilegal. Terlalu longgar, perusahaan asing nggak bayar adil.

Masa Depan: Pajak Otomatis di Aplikasi

Bayangan paling realistis: semua pajak bakal otomatis embed di aplikasi. Misalnya, pas lo bayar Netflix, sistem langsung setor PPN ke DJP. Gampang buat user, gampang buat pemerintah.

Yang susah: corporate tax. Butuh regulasi global biar adil. Dan ini masih ongoing di forum OECD.

Penutup: Streaming & Pajak, Siapa Untung?

Streaming platform udah jadi bagian hidup. Nggak bisa dihindarin, nggak bisa di-stop. Pajak atas platform ini adalah keniscayaan. Pertanyaan besarnya:

Apakah pajak ini bener-bener adil?
Apakah perusahaan asing bakal kontribusi lebih buat Indo?
Atau ujungnya, cuma user yang harus nombok?

Di 2026, jawaban masih evolving. Tapi satu hal pasti: setiap kali lo klik tombol “play” di Netflix atau Spotify, ada angka pajak yang ikut muter di background.