https://stevia.or.id/ Dispute Transfer Pricing: Risiko Global di Indonesia , Transfer Pricing Itu Apa Sih? Singkatnya, transfer pricing adalah penentuan harga transaksi antar perusahaan dalam satu grup (afiliasi). Misalnya, PT Indo Jaya (di Indonesia) beli bahan baku dari parent company di Singapura. Nah, harga yang dipasang di transaksi itu bisa aja sengaja dimainin: terlalu tinggi (buat nurunin laba di Indonesia), atau terlalu rendah (buat mindahin cuan ke luar negeri yang pajaknya lebih murah).
Buat DJP, ini adalah sweet spot buat digali karena kalau ada manipulasi harga, potensi pajak bisa bocor gede banget.
Kenapa Bisa Jadi Dispute?
- Perbedaan Interpretasi
Perusahaan bilang harga transaksi udah “arm’s length” (sesuai pasar), DJP bilang “nggak”. - Data Pembanding (Comparable)
Kadang DJP pakai database global yang hasilnya beda sama data perusahaan. Satu pakai Orbis, satu lagi pakai TP Catalyst, hasilnya bisa jauh. - Regulasi vs Praktik Bisnis
Bisnis bilang “ini strategi komersial”, DJP bilang “ini strategi penghindaran pajak”.
Risiko Global di Indonesia
- Koreksi Pajak Jumbo
Kalau DJP nggak setuju sama harga transfer, perusahaan bisa dikoreksi ratusan miliar bahkan triliunan. - Double Taxation
Misalnya, laba udah kena pajak di negara afiliasi, tapi DJP tetep koreksi di Indonesia. Boom—double taxation. - Reputasi Bisnis
Sengketa transfer pricing sering jadi headline. Nama perusahaan bisa jelek duluan sebelum kasusnya selesai. - Litigasi Panjang
Dispute transfer pricing sering masuk ke pengadilan pajak, bahkan bisa lanjut sampai MA. Itu bisa makan waktu 5–10 tahun.
Studi Kasus Nyata di Indonesia
- Perusahaan Tambang Multinasional
DJP ngeklaim harga jual ke afiliasi luar negeri terlalu murah, akibatnya laba di Indonesia kelihatan tipis. Koreksi? Triliunan. Kasus ini bahkan nyeret nama-nama besar di sektor mineral. - Industri Manufaktur
Ada yang impor bahan baku dari afiliasi dengan harga tinggi. DJP bilang itu bukan harga wajar, ujung-ujungnya mereka dikoreksi miliaran.
Strategi Mengurangi Risiko Dispute
- Dokumentasi Transfer Pricing (TP Doc) Wajib Rapi
- Local File
- Master File
- Country-by-Country Report (CbCR)
Semua ini udah jadi kewajiban di Indonesia. Kalau dokumen telat atau nggak lengkap? Bisa dianggap “nggak patuh” dan DJP lebih gampang nyerang.
- Advance Pricing Agreement (APA)
Cara paling damai sebelum ribut adalah bikin kesepakatan harga sama DJP lewat APA. Dengan ini, DJP setuju duluan sama metode harga yang dipakai, jadi potensi sengketa lebih kecil. - Konsistensi Global
Kalau di negara asal pakai metode A, di Indonesia jangan tiba-tiba pakai metode B. DJP gampang banget ngeh kalau ada mismatch. - Benchmarking yang Kredibel
Jangan asal comot database pembanding. DJP bisa ngebantah kalau data yang dipakai nggak relevan dengan industri atau wilayah.
baca juga
- Pajak Perkawinan Mewah
- Pajak Streaming Platform
- Pajak Content Creator YouTube
- Pajak Influencer TikTok & Instagram 2025
- Pajak Event Olahraga Internasional
Satire: Transfer Pricing Itu Kayak Jualan ke Saudara
Bayangin lo punya toko nasi goreng. Lo jual ke stranger Rp20.000 seporsi. Tapi kalau ke adik lo, lo kasih Rp5.000 aja. Nah, buat lo itu normal—keluarga. Tapi buat DJP? “Halo, ini ada transaksi nggak wajar. Kenapa lo kasih diskon segila itu? Pajaknya mana?”
Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan di 2025?
- Prepare Early: Jangan tunggu diperiksa baru panik bikin TP Doc.
- Invest in Compliance: Biaya konsultan memang mahal, tapi jauh lebih murah daripada sengketa 10 tahun.
- Monitor Global Trends: OECD BEPS Action Plan makin ketat, dan Indonesia udah banyak adopsi aturannya.
- Bangun Hubungan dengan DJP: Komunikasi yang baik bisa cegah dispute jadi konflik besar.
Penutup
Dispute transfer pricing bukan sekadar isu pajak, tapi juga soal reputasi, hubungan antarnegara, dan keberlanjutan bisnis. Indonesia sebagai negara berkembang jelas nggak mau kehilangan penerimaan pajak, sementara perusahaan multinasional juga punya target efisiensi global. Pertanyaannya, apakah bisa ketemu titik tengah? Jawabannya: bisa, asal semua pihak main transparan, dokumentasi lengkap, dan ada itikad baik. Kalau nggak, ya siap-siap masuk headline sengketa pajak berikutnya.
Mau gue bikinin versi “simulasi sengketa TP ala mock trial” biar lebih hidup dan gampang kebayang gimana DJP vs perusahaan argue di meja sengketa?