Pajak vs Pengusaha: Siapa yang Menang?

https://stevia.or.id/ Pajak vs Pengusaha: Siapa yang Menang? Kalau lo tanya pengusaha kecil sampai korporasi gede, hampir semua punya opini sama: pajak itu ribet dan mahal. Tapi di sisi lain, pemerintah butuh pajak buat biayain infrastruktur, subsidi, pendidikan, kesehatan, sampai gaji ASN. Jadi, konflik kepentingan ini nggak pernah bisa benar-benar damai.

Sejarah Singkat “Duel Abadi”

Dari dulu, sejak era Orde Baru sampai sekarang, pengusaha selalu punya stigma: makin besar bisnis lo, makin rawan dikejar pajak. Tapi, di sisi lain, banyak pengusaha juga pinter main “jurus ninja” buat ngurangin beban pajak, entah lewat tax planning, insentif, sampai transfer pricing ke luar negeri. Hasilnya? Selalu ada tarik-menarik antara negara yang pengen revenue maksimal, dan pengusaha yang pengen efisiensi maksimal.

Kasus Nyata: Starbucks vs Indonesia

Inget beberapa tahun lalu? Starbucks sempat kena sorotan karena dianggap “bayar pajak terlalu kecil” dibanding omzet yang gede banget di Indonesia. Publik rame, pemerintah panas, tapi pengusaha bilang, “Hei, kita bayar kok, sesuai aturan.” Nah, ini contoh klasik: publik liatnya perusahaan cuan gede, tapi pajaknya dianggap minim. Sementara perusahaan klaim mereka comply. Jadi, siapa yang bener?

Sudut Pandang Pemerintah

Pajak = sumber utama APBN (70% lebih).
Kalau pengusaha nggak bayar sesuai, negara rugi.
Data makin terbuka, DJP sekarang bisa lacak transaksi lintas bank, marketplace, bahkan data ekspor-impor.
Pemerintah makin tegas: sanksi bunga 2% per bulan, pemeriksaan lebih digital, aturan makin detail.

Sudut Pandang Pengusaha

Pajak dianggap beban yang bisa bunuh cashflow.
Regulasi sering berubah-ubah, bikin bingung dan mahal adaptasinya.
Insentif ada, tapi prosedurnya ribet. Banyak yang bilang: “ngurus insentif lebih ribet dari bayar pajak biasa.”
Ada juga yang ngerasa diskriminatif: usaha kecil sering kejar-kejaran, sementara perusahaan besar bisa lobi.

Analogi: Pertandingan Bola

Pajak vs Pengusaha itu kayak pertandingan bola.

Pemerintah jadi wasit, pengen semua adil, tapi kadang bikin aturan mendadak yang bikin tim bingung.
Pengusaha jadi pemain, pengen cetak gol (profit), tapi sering protes kalau aturan dirasa berat sebelah.
Penonton (masyarakat) nuntut: “Eh, perusahaan harus bayar pajak dong, kan mereka untung dari kita!”

Masalahnya, kadang wasit juga bikin keputusan kontroversial, dan pemain juga suka diving. Ujungnya? Ribut terus.

Siapa yang Menang?

Jawaban jujur: nggak ada yang benar-benar menang.

Kalau pemerintah terlalu keras, bisnis bisa mati atau pindah ke negara lain.
Kalau pengusaha terlalu agresif hindarin pajak, negara rugi, rakyat yang kena dampaknya.

Jadi, “pemenang” sebenernya adalah pihak yang bisa nemuin titik tengah. Misalnya: pemerintah bikin aturan jelas + digitalisasi pajak biar simpel. Pengusaha juga harus lebih transparan dan nggak main kucing-kucingan.

Gen Z & Milenial, Saksi Baru Pertarungan

Generasi sekarang banyak jadi founder startup, freelancer, atau pelaku UMKM. Mereka yang paling rawan kena “shock culture” pas pertama kali dapet surat pajak. Kalau dulu perusahaan besar yang jadi pemain utama, sekarang lapangan makin rame. Semua bisa kena radar. Nah, ini yang bikin pertarungan makin kompleks, karena “pemain baru” harus belajar cepat biar nggak kepleset.

Satire: Pajak vs Pengusaha = Tom & Jerry

Hubungan keduanya mirip Tom & Jerry. Nggak pernah akur, tapi nggak bisa hidup tanpa satu sama lain. Pemerintah butuh pajak, pengusaha butuh regulasi yang stabil. Mereka kejar-kejaran, kadang berantem, kadang kompromi. Dan kayak di kartun, nggak pernah bener-bener selesai.

Kesimpulan:
Pertanyaan “siapa yang menang?” itu tricky. Faktanya, kalau pemerintah terlalu dominan, pengusaha kalah. Kalau pengusaha terlalu licik, negara kalah. Jadi, yang paling penting bukan soal menang atau kalah, tapi gimana dua kubu ini bisa main fair game. Transparansi, konsistensi aturan, dan kejujuran jadi kunci. Kalau nggak? Pertandingan ini bakal terus jadi drama panjang tanpa ending.