Reformasi Pajak Warisan Sri Mulyani

https://stevia.or.id/ Reformasi Pajak Warisan Sri Mulyani . Jejak Reformasi yang Panjang

Reformasi pajak di Indonesia bukan hal baru. Dari Orde Baru sampai era Jokowi, selalu ada jargon “modernisasi pajak”. Tapi figur Sri Mulyani bikin narasi ini lebih nyata. Dia bawa misi gede: bikin pajak transparan, digital, dan adil.

Dari lahirnya e-Filing, e-Faktur, sampai PPS (Program Pengungkapan Sukarela), semua jadi jejak panjang reformasi. Investor asing sering bilang: “Kalau bukan karena Sri Mulyani, Indonesia gak akan punya kredibilitas fiskal setinggi ini.”

Tapi sekarang, dia udah gak ada di kursi Menkeu. Pertanyaannya: reformasi pajak akan terus jalan, atau berhenti di persimpangan?

Reformasi Pajak: Apa yang Dimaksud?

Biar jelas, reformasi pajak bukan sekadar ganti aplikasi online atau bikin aturan baru. Ada tiga fondasi utama:

Ekstensifikasi. Lebih banyak orang dan sektor yang masuk basis pajak.
Intensifikasi. Orang yang udah bayar pajak, dipastikan bayar sesuai porsi.
Transparansi. Sistem digital biar gak ada lagi negosiasi bawah meja.

Sri Mulyani coba ngegabungin tiga hal ini. Tapi, jalan yang ditempuh gak gampang.

Warisan Sri Mulyani: Dari Tax Amnesty sampai Pajak Digital

Ada beberapa hal besar yang bisa disebut “warisan SMI”:

Tax Amnesty 2016. Walau kontroversial, berhasil narik ribuan triliun aset.
Reformasi Digital. e-Faktur, e-Bupot, sampai dashboard DJP.
Pajak Digital. Mulai kenakan PPN ke Netflix, Spotify, Google, dll.
UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Jadi dasar hukum reformasi pajak 2022–2025.

Semua ini bikin Indonesia dianggap salah satu negara berkembang yang paling serius ngurus pajak.

Persimpangan Jalan: Apa yang Bikin Rawan?

Reformasi pajak sekarang kayak mobil di lampu merah. Bisa terus jalan lurus, bisa belok, bahkan bisa mogok di tempat.

Ada tiga faktor yang bikin rawan:

Politik. Tahun 2025 penuh janji populis. Pajak sering dipakai alat politik, bukan kebijakan fiskal rasional.
Teknologi. Reformasi butuh digitalisasi total. Tapi tanpa komitmen, sistem bisa setengah matang dan jadi ladang korupsi baru.
Kepercayaan Publik. Kalau rakyat udah gak percaya, sebaik apa pun sistemnya, mereka tetap cari cara buat ngemplang.

Apa yang Bisa Lenyap?

Kalau gak ada figur sekuat SMI, banyak warisan reformasi bisa hilang:

Pajak digital bisa mandek. Perusahaan big tech bisa lobi politik supaya tarif ditunda.
Ekstensifikasi bisa dilupakan. Padahal UMKM digital dan gig worker butuh aturan jelas.
Transparansi bisa mundur. Rawannya balik lagi ke praktik lama: negosiasi di meja belakang.

Sisi Gelap Reformasi: Resistensi Internal

Jangan kira birokrasi pajak semuanya dukung SMI. Banyak juga yang resisten. Reformasi bikin mereka kehilangan ruang “main”. Dengan mundurnya SMI, resistensi bisa makin kuat.

Kalau gak ada rem dan kontrol, bukan mustahil birokrasi balik lagi ke pola lama: ribet, lambat, penuh ruang kompromi.

Investor dan Dunia Luar: Menunggu Kepastian

OECD dan IMF selalu lihat Indonesia sebagai model negara berkembang yang progresif soal pajak. Sri Mulyani sering jadi wajah diplomasi pajak global, dari G20 sampai OECD Inclusive Framework.

Tanpa dia, Indonesia rawan kehilangan posisi tawar. Investor asing bisa mikir: “Kalau reformasi macet, lebih aman taruh duit di Vietnam atau Malaysia.”

Jalan ke Depan: Dua Skenario

Ada dua skenario masa depan reformasi pajak:

Warisan Lanjut. Pemerintah baru tetap komitmen. Pajak digital jalan, sistem makin modern, kepercayaan publik dipulihkan.
Warisan Hilang. Populisme menang. Pajak jadi alat politik, aturan longgar buat kelompok tertentu, penerimaan jeblok.

Mana yang kejadian, semua tergantung siapa yang pegang kendali APBN setelah SMI.

Harapan Rakyat: Bukan Sekadar Figur

Rakyat sebenernya gak peduli siapa Menkeunya. Yang penting:

Pajak adil, gak cuma rakyat kecil yang ditarik.
Duit pajak keliatan manfaatnya.
Sistem gampang, gak bikin ribet.

Kalau itu bisa dijamin, reformasi bisa lanjut bahkan tanpa SMI. Tapi kalau enggak, semua warisan dia bisa hilang dalam hitungan tahun.

Kesimpulan: Persimpangan Itu Nyata

Reformasi pajak sekarang bener-bener di titik kritis. Warisan Sri Mulyani bisa jadi fondasi emas, atau bisa hilang begitu aja.

Pilihannya sederhana: terusin jalur disiplin dan transparansi, atau belok ke arah populisme dan kompromi politik.

Kalau pemerintah pilih jalan kedua, siap-siap aja: investor cabut, rakyat males bayar pajak, APBN jebol. Dan nama Sri Mulyani akan dikenang bukan karena berhasil, tapi karena warisannya dihapus generasi setelahnya.